JEMBRANAEXPRESS.COM-Mahasiswa di Bali menggelar demo memprotes rencana Revisi UU Pilkada yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Demo pertama digelar olehkelompok Cipayung Plus Bali Selatan di depan Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, dengan mengusung tema "Reformati".
Mereka menyuarakan bahwa revisi tersebut merupakan bentuk pembangkangan konstitusi.
Koordinator aksi, Gipa Sianipar, menyatakan bahwa revisi ini hanya didasari kepentingan politis dan berpotensi mematikan demokrasi.
Sementara itu, demo kedua dilakukan di Jalan PB Sudirman, Denpasar, oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) dan mahasiswa dari berbagai kampus serta elemen masyarakat lainnya.
Mereka menolak Revisi UU Pilkada dan mendesak DPR untuk memastikan tidak ada pengesahan mendadak seperti yang terjadi pada Omnibus Law.
Ketua BEM Unud, I Wayan Tresna Suwardiana, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal Putusan MK agar tidak dianulir.
Mereka juga mengancam tidak mengakui hasil Pilkada 2024 jika revisi tetap dilakukan. Aksi ini diwarnai dengan konsep teatrikal ngaben yang menggambarkan "kematian" demokrasi di Indonesia.
I Wayan Tresna Suwardiana, Ketua BEM Unud sekaligus koordinator lapangan aksi, menyatakan bahwa mereka ingin mengawal Putusan MK terkait Pilkada agar tidak dianulir oleh Badan Legislasi DPR. "Kami tetap kritis dan tidak mau lengah sedikit pun," ucap Tresna.
Menurut Tresna, pihaknya menuntut KPU untuk segera menjalankan putusan MK dan meminta pemerintah tidak menggunakan instrumen negara demi kepentingan golongan tertentu.
Mereka juga mengancam untuk tidak melegitimasi hasil Pilkada 2024 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
"Tidak boleh diam melihat yang salah. Rezim ini memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri, maka dari itu hanya ada kata lawan," serunya.(*)
Editor : Suharnanto Jembrana Express