JEMBRANAEXPRESS.COM - Kabupaten Jembrana menghadapi tantangan signifikan pada tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang memotong anggaran daerah.
Kondisi ini berdampak pada pemangkasan besar anggaran untuk proyek fisik yang telah direncanakan.
Sebagian kewajiban bahkan harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena pekerjaan telah berjalan.
Baca Juga: DPRD Karangasem Apresiasi Keberhasilan Distan Cegah PMK pada Ternak Sapi
Kepala Daerah terpilih, I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, yang akan dilantik pada 20 Februari 2025, dihadapkan dengan situasi ini.
Meski demikian, Bupati Jembrana terpilih I Made Kembang Hartawan menegaskan bahwa mereka akan "mengencangkan ikat pinggang" dengan cara melakukan reorganisasi dan menerapkan kebijakan belanja yang efektif dan efisien, serta program yang tepat sasaran.
"Belanja daerah harus bermanfaat untuk rakyat. Efisiensi melalui diri kita sendiri," ungkap Kembang.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendapatan, termasuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil insentif fiskal, dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Pemangkasan anggaran tersebut telah dilaporkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 28 miliar, yang berdampak pada penundaan sejumlah proyek infrastruktur.
Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang semula sebesar Rp 9,2 miliar dipangkas hingga Rp 7,8 miliar, menyisakan Rp 1,4 miliar untuk sektor pendidikan.
Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 21,1 miliar dipotong sepenuhnya, sehingga Kabupaten Jembrana tidak menerima pendanaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan fisik tahun ini.
Kembang memastikan akan tetap memperjuangkan program sesuai visi dan misi awal untuk kepentingan rakyat, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dari pusat.***
Editor : I Gde Riantory Warmadewa