JEMBRANAEXPRESS.COM – Pemerintah Kota Denpasar resmi memasuki masa transisi pemulihan pasca banjir bandang yang terjadi pada 10 September 2025.
Selama periode transisi hingga 17 Desember 2025, Pemkot Denpasar menyalurkan bantuan bagi usaha kecil seperti warung, toko, dan kios yang mengalami kerusakan akibat banjir.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan bantuan ini bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak banjir.
Setiap unit usaha yang lolos verifikasi lapangan akan memperoleh bantuan hingga Rp10 juta.
“Bantuan hanya diberikan kepada warga ber-KTP Denpasar yang bisa menunjukkan bukti kerusakan. Saat ini data sedang dikumpulkan oleh kades dan lurah, lalu diverifikasi kembali,” ujar Jaya Negara, Rabu (17/9/2025).
Meski demikian, bantuan Pemkot Denpasar tidak berlaku bagi pedagang di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari.
Sebanyak 638 pedagang di dua pasar itu akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali dengan total anggaran Rp4,6 miliar. Nominal yang diberikan lebih besar, yakni maksimal Rp15 juta per kios.
“Awalnya Pemkot juga ingin membantu, namun Gubernur menugaskan agar pedagang Pasar Badung dan Kumbasari ditangani langsung oleh Pemprov Bali,” jelasnya.
Selain membantu sektor usaha, Pemkot Denpasar juga mendata kerusakan rumah warga akibat banjir untuk diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sesuai aturan, bantuan BNPB bisa mencapai Rp60 juta untuk rumah rusak berat, dengan syarat adanya sertifikat tanah.
Tak hanya itu, Pemkot Denpasar mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk pemulihan RSUD Wangaya yang terdampak banjir, termasuk pengadaan obat-obatan.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Denpasar menyiapkan dana Rp400 juta untuk pembersihan sampah sisa banjir menggunakan armada truk dan alat berat.(*)
Editor : Suharnanto