JEMBRANAEXPRESS.COM – Luka besar diduga menganga di jantung Hutan Bali Barat. Kawasan yang selama ini menjadi paru-paru Pulau Bali itu kini disorot tajam setelah citra Google Maps yang viral di media sosial memperlihatkan bentangan lahan terbuka luas, menyerupai landasan udara.
Merespons kegelisahan publik, Anggota DPRD Jembrana turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Kelurahan Gilimanuk, Rabu (17/12/2025) siang hingga sore.
Baca Juga: SDN 5 Batuagung Terancam Regrouping Meski Telah Berdiri Sejak 1974, Orang Tua Murid Kompak Menolak
Pemandangan di lapangan mengundang keprihatinan mendalam.
Area hutan yang semestinya hijau dan rapat, di sejumlah titik justru tampak terbuka lebar.
Tidak terlihat adanya pohon-pohon besar seperti layaknya hutan yang masih terjaga kelestariannya.
Anggota Komisi II DPRD Jembrana, Ketut Suastika alias Cuhok, menyebut kerusakan yang terlihat tidak kecil dan membentang dari sisi selatan hingga ke bagian tengah kawasan Hutan Bali Barat.
“Kami melihat langsung, banyak luasan hutan yang sudah hilang. Ada aktivitas dari beberapa investor, tetapi kami belum mengetahui secara jelas apa rencana pembangunannya. Yang pasti, kegiatan itu sudah berjalan di kawasan Hutan Bali Barat,” ungkap Cuhok dengan nada prihatin.
Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat Jembrana. Cuhok menegaskan, dampak pembabatan hutan tidak berhenti pada hilangnya pepohonan, tetapi berpotensi memicu bencana ekologis yang akan langsung menghantam warga, terutama di wilayah Gilimanuk.
“Peningkatan suhu, kekeringan, banjir, hingga tanah longsor itu ancaman nyata. Kalau itu terjadi, masyarakat kami yang akan menanggung akibatnya,” tegasnya.
Baca Juga: KAI Bali Lantik 32 Pengacara Baru di Denpasar, Nyoman Gde Sudiantara: Jaga Marwah Advokat
Meski kawasan TNBB berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, DPRD Jembrana mendesak agar tidak ada pembiaran.
Mereka meminta segera dibentuk tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah untuk turun langsung ke lapangan dan berhadapan dengan pihak-pihak yang diduga membuka lahan.
“Jangan semua berlindung di balik kewenangan pusat atau sistem OSS. Ketika bencana datang, yang terdampak adalah rakyat Jembrana. Pemerintah kabupaten punya kewajiban dan kewenangan untuk melindungi warganya,” kata Cuhok.
Suara penolakan juga datang dari masyarakat. Perwakilan warga Gilimanuk, I Gede Bangun Nusantara, menyebut dugaan pembabatan hutan itu bukan peristiwa baru.
Baca Juga: Lebih dari Dua Dekade di BEI, Harga Saham BBRI Naik 48 Kali dari Harga IPO
Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak akhir tahun lalu hingga sekitar April 2025, dimulai dari pinggir jalan raya dan terus merangsek ke jantung hutan.
“Kalau dilihat dari Google Maps lalu dicocokkan dengan kondisi di lapangan, pembabatan itu sangat jelas terlihat. Kondisi ini sangat berbahaya, mengingat ini merupakan kawasan yang harus dijaga kelestariannya,” ujarnya.
Ia menegaskan menolak keras segala bentuk investasi di dalam kawasan Hutan Bali Barat yang selama puluhan tahun menjadi benteng alami yang menjaga keseimbangan lingkungan Pulau Bali.
Baca Juga: Diskominfo Tabanan Sosialisasikan SPLP, Dorong Integrasi Data Antar OPD
“Kondisi hutan di Bali sekarang diperkirakan hanya tersisa sekitar 20 persen, jauh dari ideal minimal 30 persen. Kalau investor dibiarkan merambah, masyarakat bisa berpikir hal yang sama juga boleh dilakukan. Padahal kami justru diminta menjaga hutan,” tegasnya.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu datangnya bencana sebagai penanda kegagalan pengawasan. “Kami menuntut adanya tindakan tegas agar Hutan Bali Barat tetap lestari, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Pulau Bali dan generasi yang akan datang,” pungkasnya.***
Editor : I Gde Riantory Warmadewa