JembranaExpress.Com - Pemerintah Kabupaten Jembrana tengah menghadapi tantangan fiskal serius menyusul terkoreksinya postur APBD 2026 akibat kebijakan pengetatan dan pengurangan dana transfer pusat secara signifikan.
Pada tahun 2026, dana transfer pusat yang diterima Jembrana tercatat sebesar Rp711 miliar, atau turun Rp115 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini berdampak langsung terhadap kapasitas belanja daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang tetap tinggi.
Baca Juga: Banjir Rendam Dewi Sri Legian, Tim SAR Gabungan Evakuasi 12 Korban
Merespons kondisi tersebut, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, mengambil langkah taktis dengan menerapkan strategi “Empati Fiskal” dan “Cermat Anggaran.”
Strategi ini difokuskan untuk menjaga agar program prioritas seperti perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, serta program pro rakyat tetap berjalan meski ruang fiskal menyempit.
“Kami harus jujur bahwa APBD Jembrana sedang terkoreksi akibat pengetatan transfer pusat. Ini adalah momentum bagi kaki untuk melaksanakan Empati Fiskal. Artinya, birokrasi harus punya empati; jika anggaran terbatas, maka belanja seremoni, perjalanan dinas, dan operasional kantor yang harus dikurangi, bukan anggaran perbaikan jalan atau layanan kesehatan masyarakat dan program pro rakyat lainnya,” tegas Bupati Kembang.
Menurutnya, tekanan fiskal justru menjadi momentum transformasi menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri dan adaptif.
Di tengah keterbatasan transfer pusat, Pemkab Jembrana bergerak progresif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi konkret menutup celah defisit.
Melalui intensifikasi pajak, inovasi digitalisasi retribusi, serta penutupan celah kebocoran pendapatan, PAD Jembrana tahun ini tumbuh signifikan sebesar 32,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ibarat mengelola keuangan keluarga, ketika kiriman dari pusat berkurang, kita harus lebih kreatif mencari penghasilan mandiri. Kenaikan PAD ini adalah ‘uang hasil keringat’ daerah yang kita optimalkan untuk menambal celah kekurangan dari pusat agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana,” imbuhnya.
Baca Juga: Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Asem Keranji Tumbang di Depan Teluk Gilimanuk
Selain optimalisasi PAD, Pemkab Jembrana juga melakukan lobi strategis ke Pemerintah Provinsi dan kementerian terkait guna mengamankan sumber pembiayaan alternatif, termasuk dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Langkah diplomasi fiskal ini diharapkan mampu menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program strategis lainnya di Jembrana.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Jembrana, I Gede Gus Diendi menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melakukan penyisiran ulang atau refocusing anggaran secara ketat.
“Bapak Bupati memberikan instruksi yang sangat tegas: efisiensi bukan berarti memotong bantuan rakyat, tapi memotong biaya birokrasi yang tidak produktif. Meskipun secara angka total APBD terkoreksi karena faktor eksternal, namun kualitas belanja untuk kepentingan publik tetap kita jaga kekuatannya melalui kecermatan alokasi,” jelasnya.
Dengan kombinasi strategi kreatif dalam penggalian PAD, disiplin belanja, serta pendekatan empati fiskal, Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk tetap menghadirkan pelayanan publik yang optimal.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi kepemimpinan dan keberpihakan pada rakyat menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah dinamika fiskal nasional.***
Editor : I Gde Riantory Warmadewa