JembranaExpress.Com - Komisi II DPRD Jembrana mendorong PDAM Tirta Amertha Jati untuk memperluas layanan sekaligus meningkatkan pendapatan perusahaan seiring hadirnya sejumlah proyek besar di Kabupaten Jembrana.
Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi II DPRD Jembrana melakukan kunjungan kerja ke kantor PDAM Jembrana, Senin (11/5/2026). Dalam kunjungan itu, dewan juga menyoroti capaian laba perusahaan daerah yang kini menembus Rp1,3 miliar.
Baca Juga: Mutasi dan Promosi Jabatan Perkuat Soliditas dan Pelayanan Polres Jembrana
Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi perusahaan, termasuk perkembangan usaha dan strategi peningkatan keuntungan.
“Komisi II datang untuk mendengar langsung kondisi keuangan, rencana kerja, serta faktor yang membuat PDAM kini bisa mencetak laba. Ternyata ada sejumlah penambahan bisnis dan peningkatan pelayanan yang berkontribusi pada keuntungan perusahaan,” ujarnya.
Menurutnya, peluang bisnis baru dapat dimanfaatkan PDAM seiring rencana pembangunan sejumlah proyek strategis di Jembrana, mulai dari pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Melaya, proyek di Pekutatan, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pengambengan.
Ia menilai proyek-proyek tersebut berpotensi menjadi pasar baru untuk memperluas cakupan layanan air bersih di Jembrana.
Selain peluang bisnis, Komisi II juga menyoroti langkah efisiensi yang dilakukan PDAM melalui penerapan sistem digitalisasi pelayanan. Sejumlah pegawai yang memasuki masa pensiun disebut tidak seluruhnya digantikan karena perusahaan mulai mengoptimalkan sistem digital.
“Kami melihat ada efisiensi tenaga kerja dengan dukungan sistem digital. Ini menjadi hal baru yang cukup positif,” terangnya.
Baca Juga: Dua Anak Selamat, Sang Ayah Meninggal di Perairan Muara Perancak
Komisi II DPRD Jembrana juga menilai kebutuhan air baku di Jembrana masih menjadi tantangan besar. Karena itu, dukungan suplai air dari Bendungan Titab di Kabupaten Buleleng melalui program Burana (Buleleng–Jembrana) dinilai penting untuk terus diperjuangkan.
“Kalau hanya mengandalkan sumber air baku di Jembrana tentu masih kurang. Karena itu, suplai dari Bendungan Titab perlu terus dikawal dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah maupun pusat,” jelasnya.
Meski mendukung pengembangan usaha PDAM, DPRD mengingatkan agar peningkatan pendapatan perusahaan tidak dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif air.
Baca Juga: Bupati Jembrana Hadiri Loka Sabha VIII MGPSSR, Tekankan Kualitas Persaudaraan Pasek
“Kami mendukung seluruh rencana pengembangan PDAM, tetapi jangan sampai solusi yang diambil hanya menaikkan tarif. Itu kurang baik dari sisi kondisi masyarakat maupun kebijakan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Amertha Jati Jembrana, I Gede Puriawan mengakui tantangan utama perusahaan saat ini masih tingginya tingkat kebocoran air akibat jaringan perpipaan yang sudah tua.
“Pipa-pipa kami banyak yang sudah tua sehingga memicu tingkat kebocoran atau non-revenue water(NRW) cukup tinggi. Ini tentu berpengaruh langsung terhadap keuntungan perusahaan,” ungkapnya.
Baca Juga: Bupati Jembrana Lepas 90 Calon Jamaah Haji 2026, Tambah Bantuan Hotel di Surabaya
Ia menjelaskan, peremajaan jaringan membutuhkan investasi besar, baik untuk penggantian pipa lama maupun pemindahan jaringan ke lokasi yang lebih aman.
Menurut Puriawan, terdapat dua opsi pendanaan yang tengah dikaji, yakni melalui bantuan pemerintah maupun kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau business to business.
Saat ini, jumlah pelanggan PDAM Tirta Amertha Jati Jembrana mencapai sekitar 27 ribu sambungan atau meningkat dibanding sebelumnya yang berada di angka 26 ribu pelanggan. Meski pertumbuhan pelanggan berlangsung bertahap, perusahaan tetap mampu mencatat peningkatan laba dari tahun ke tahun.
Baca Juga: Wabup Jembrana Lepas Dua Kroser Muda ke Kejurnas Motocross 2026, Pendidikan Tetap Jadi Prioritas
“Kalau mengandalkan bantuan pemerintah memang cukup sulit di tengah kondisi fiskal yang ketat. Karena itu, opsi kerja sama dengan pihak swasta menjadi alternatif yang sedang kami kaji,” pungkasnya.***
Editor : I Gde Riantory Warmadewa