JembranaExpress.Com - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, secara resmi membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) IV Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Jembrana pada Senin (18/5/2026).
Kegiatan yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jembrana tersebut digelar di Gedung Kesenian Ir. Soekarno dengan fokus utama memperkuat sinergi program daerah dan penguatan ekonomi adat.
Baca Juga: KMP Samudra Utama Berhasil Lepas Kandas di Pelabuhan Gilimanuk
Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya transformasi pelayanan di tubuh LPD agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.
Menurutnya, daya saing LPD saat ini tidak lagi hanya diukur dari rendahnya suku bunga, tetapi juga dari rasa aman, kenyamanan, dan kecepatan pelayanan kepada nasabah.
Selain penguatan pelayanan, Bupati Kembang Hartawan juga mendorong seluruh LPD di Jembrana mengambil peran strategis dalam menyukseskan program prioritas Pemerintah Kabupaten Jembrana, khususnya Program Dana Talangan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Baca Juga: Arjuna dari Melaya, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Membawa Haru Peternak Jembrana
Program tersebut memberikan fasilitas pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan yang disubsidi penuh oleh Pemkab Jembrana.
“LPD harus bisa tanggap dan menyesuaikan diri dengan situasi daerah, regional, maupun internasional. Seperti kita di Jembrana, saya harap LPD menjadi garda terdepan yang bekerja sama dengan Pemkab untuk menyalurkan kredit talangan PMI ini. Ini adalah wujud nyata LPD hadir untuk krama,” ujar Kembang Hartawan.
Melalui sinergi tersebut, LPD diharapkan mampu mempermudah proses pembiayaan keberangkatan calon PMI asal Jembrana sehingga masyarakat adat memiliki akses lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pekerjaan di luar negeri.
Baca Juga: Sopir Sempat Mengeluh Nyeri Dada Sebelum Kecelakaan di Jalur Nasional
Menanggapi arahan Bupati Jembrana, Ketua BKS-LPD Kabupaten Jembrana, I Kadek Arnaya, menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD untuk mendukung program prorakyat tersebut.
Saat ini, Kabupaten Jembrana memiliki jaringan 64 LPD dengan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat. Modal sosial tersebut dinilai menjadi kekuatan besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis adat.
Kadek Arnaya menjelaskan bahwa pelaksanaan Muskab IV tahun 2026 didasarkan pada regulasi resmi, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa serta AD/ART BKS-LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Disiplin dan Tata Kelola dalam Penguatan Organisasi
Adapun tema yang diangkat dalam Muskab IV kali ini adalah:
“Melalui MUSKAB BKS-LPD Kabupaten Jembrana kita tingkatkan Persatuan dan Kebersamaan untuk memperkuat Peran dan Fungsi LPD dalam memperkuat Ekonomi Adat untuk Kesejahteraan Krama Desa.”
Di akhir laporannya, Kadek Arnaya menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap penguatan peran LPD di tengah masyarakat.
Baca Juga: Penyelundupan Satwa di Gilimanuk Digagalkan, Puluhan Anakan Burung Disembunyikan dalam Dus
“Terima kasih atas dukungan, masukan, dan saran dari Bapak Bupati Jembrana. Dengan adanya program bersama seperti kredit talangan PMI tanpa bunga dan jaminan ini, kami optimis LPD dapat terus berkontribusi nyata dan semakin dirasakan manfaatnya bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana,” pungkasnya.***
Editor : I Gde Riantory Warmadewa