Bali Ekonomi Bisnis Features Hukum Kriminal Lifestyle Nasional Olahraga Opini Pojok Mekepung Politika Sosok Taksu Wisata

Giliran Ribuan Mahasiswa di Palu Beraksi, Tolak Politik Dinasti, Neo Order Baru: Diikuti Aktivis 98

Suharnanto Jembrana Express • Sabtu, 2 Desember 2023 | 13:14 WIB
TOLAK POLITIK DINASTI: Ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Palu, Sulteng menggelar Mimbar Demokrasi.
TOLAK POLITIK DINASTI: Ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Palu, Sulteng menggelar Mimbar Demokrasi.

JEMBRANA EXPRESS-Gerakan mahasiswa yang menentang dan menolak politik dinasti menjelang Pemilu 2024 terus berlanjut di berbagai daerah Indonesia.

 

Kali ini, ribuan mahasiswa dan warga dari Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), turut serta dalam aksi tersebut. Mereka menyelenggarakan Mimbar Demokrasi di halaman kampus Universitas Abdul Aziz Lamajido (Unazlam) Palu pada Jumat (1/12).

 

Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi, Moh. Idham, menegaskan bahwa sekitar 5.000 mahasiswa dan warga Sulteng turut serta dalam kegiatan ini dengan tujuan mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga kesehatan demokrasi.

 

“Fokus utama aksi ini adalah menolak politik dinasti dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Idham menyampaikan keprihatinan atas ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat, mencatat bahwa negara tidak lagi memberikan dukungan kepada petani dan nelayan,”ucap Moh. Idham dikutip dari jawapos.com.

Para orator dari aktivis 98, seperti Ariyanto Sangaji, Deddy Irawan, dan Dedi Askary, turut berpartisipasi dalam Mimbar Demokrasi ini bergantian dengan perwakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Palu, seperti Universitas Tadulako (Untad), Universitas Alkhairaat (Unisa), Poltekes, dan perguruan tinggi lainnya.

 

Ketua Yayasan Panca Bakti Palu, Rendy Afandi Lamadjido, juga ikut memberikan orasi, menyatakan kebanggaannya terhadap mahasiswa yang masih aktif berperan dalam melawan kekuasaan yang cenderung menyimpang dari semangat Reformasi 1998.

 

Direktur Yayasan Tanah Merdeka, Aryanto Sangaji, yang juga aktivis 98, menegaskan adanya kesewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Ia mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dipaksa untuk mencalonkan anak Presiden sebagai calon Wakil Presiden (Cawapres), yang dianggapnya sebagai bentuk nepotisme.

Baca Juga: Kasus Korupsi, Mantan Kepala UPTD PAM Bali R Agung Sumarsetiono Divonis Ringan, Begini Kata Hakim

“Jika tidak direspons dengan hati-hati, hal ini dapat membawa bahaya dan kembali munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti di era Orde Baru (Orba),”tegas Sangaji.

 

Sebelumnya, para mahasiswa dan warga di berbagai daerah di Indonesia telah secara estafet menggelar mimbar demokrasi, termasuk di Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Tengah.

 

Semua pihak sepakat menolak politik dinasti dan mewaspadai kemungkinan bangkitnya praktik neo Orde Baru.(*)

 

Editor : Suharnanto Jembrana Express
#Neo Orba #mk #tolak politik dinasti #palu #mimbar demokrasi #mahasiswa #kkn