KARANGASEM, JEMBRANA EXPRESS – Penundaan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali ke Kabupaten Karangasem berdampak pada tiga proyek yang sedang dikerjakan.
Kondisi ini mengakibatkan tiga proyek tersebut jadi mangkrak sampai batas waktu yang belum dipastikan.
Kepala Dinas PUPR dan Perkim Kabupaten Karangasem Wedasmara yang dikonfirmasi awak media membenarkan adanya penghentian pekerjaan tersebut.
Tiga proyek yang dimaksud antara lain Mal Pelayanan Publik (MPP), wantilan, hingga crematorium yang dihentikan sejak akhir Desember 2023.
Diakui ketiga proyek tersebut bersumber dana dari BKK Provinsi Bali.
Adanya penundaan disebabkan oleh terjadinya defisit anggaran di Pemerintah Provinsi Bali sehingga dana tersebut tidak bisa disalurkan ke Karangasem.
“Proyek dihentikan sesuai dengan uang muka atau DP yang mereka terima yaitu 30 persen dari kontrak. Jadi pengerjaannya juga 30 persen,” ujarnya, Selasa (2/1).
Untuk sisa pembayaran yang tersisa 70 persen itu, pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Disebutkan itu sudah diluncurkan melalui APBD Provinsi Bali tahun 2024 namun masih menunggu juklak juknis dari Provinsi Bali.
Besar harapannya proyek ini segera di lanjutkan. Karena apabila terlalu lama didiamkan bisa menyebabkan penurunan kualitas dan konstruksi lainnya.
“Kami berharap di tahun 2024 ini, seluruh proyek yang kini dihentikan akibat penundaan dana BKK Provinsi Bali bisa segera dilanjutkan kembali,” lanjutnya.
Selain tiga proyek di atas yang memerlukan anggaran puluhan miliar rupiah, ada proyek lain yang dihentikan karena penundaan BKK ini diantaranya proyek irigasi. (*)
