Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendapatan Daerah Karangasem 2026 Dirancang Naik Jadi Rp1,819 Triliun

I
Sidang Paripurna DPRD Karangasem, Senin (13/10).
Sidang Paripurna DPRD Karangasem, Senin (13/10).

JEMBRANAEXPRESS.COM — Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2026 dirancang meningkat dibanding tahun sebelumnya.


Advertisement

Hal itu terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Karangasem dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada Senin (13/10).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika didampingi jajaran pimpinan dewan, serta dihadiri oleh puluhan anggota DPRD.

Advertisement

Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sidang Paripurna DPRD Karangasem, Senin (13/10).
Sidang Paripurna DPRD Karangasem, Senin (13/10).

Dalam rapat tersebut, Wabup Pandu menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2026 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dalam Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana dan PPAS Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 telah dimuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa pendapatan daerah Karangasem tahun 2026 dirancang sebesar Rp1,819 triliun, meningkat 5,93 persen dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp1,717 triliun.

Kenaikan terbesar diproyeksikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget mencapai Rp498,18 miliar, naik dari sebelumnya Rp456 miliar. Dengan demikian, terdapat peningkatan sekitar Rp101 miliar.

Menurut Wabup Pandu, peningkatan pendapatan daerah tersebut merupakan hasil dari upaya Pemkab Karangasem dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah.***

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer