Menteri ATR/BPN Tegaskan Penentuan LP2B Jadi Kewenangan Pemda
JembranaExpress.Com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan di Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Baca Juga: Lumba-Lumba Hidung Botol Terdampar Mati di Pantai Yehsumbul Jembrana
Menurut Menteri Nusron, pemerintah pusat hanya menekankan pemenuhan target luas LP2B sebesar 87 persen, sedangkan penentuan bidang dan lokasi lahan diserahkan kepada kepala daerah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87 persen LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, pelaksanaan kebijakan LP2B perlu dijalankan secara seimbang antara upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat penting agar kebijakan tata ruang dapat berjalan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.