JEMBRANAEXPRESS.COM – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Buleleng mempertanyakan kejelasan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebanyak 269 honorer Buleleng dari berbagai instansi pendidikan dan kesehatan yang tergolong dalam kategori R2 dan R3 belum juga mendapatkan kepastian pengangkatan.
Kondisi ini mendorong DPRD Buleleng menggelar rapat koordinasi khusus bersama perwakilan tenaga honorer, Selasa (20/5/2025), di ruang Gabungan Komisi.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, didampingi Wakil Ketua DPRD Made Jayadi Asmara, Ketua Komisi I Lur Marleni, serta anggota dan tim ahli dewan.
Dari pihak eksekutif, hadir Plt. Kepala BKPSDM Buleleng Drs. I Nyoman Wisandika, Plt. Kepala Disdikpora Buleleng, dan Tim Pengkaji Teknis Pemkab Buleleng untuk menjelaskan perkembangan proses seleksi PPPK tahap 2.
Salah satu honorer yang bersuara lantang dalam forum ini adalah Ni Kadek Eli Rusniawati, tenaga administrasi di SMPN 3 Sukasada.
Ia mengaku kecewa setelah 16 tahun mengabdi, dirinya tidak lolos seleksi PPPK, sementara tenaga TU dari sekolah lain justru ditempatkan di sekolahnya.
"Kami yang sudah lama mengabdi malah tidak lolos. Tapi justru pegawai dari luar yang ditempatkan ke sekolah kami. Ini sangat tidak adil," keluhnya.
Masalah utama yang mengemuka adalah belum selesainya proses seleksi PPPK tahap kedua secara nasional. Pemerintah daerah, melalui BKPSDM, menyatakan telah berkonsultasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN terkait status R2 dan R3.
“Kondisi ini bukan hanya terjadi di Buleleng, tapi juga di daerah lain. Pemkab tetap berkomitmen mengupayakan pengangkatan honorer sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nyoman Wisandika.
Ia menambahkan bahwa dari 2.579 formasi yang tersedia dalam tahap ini, Pemkab akan berusaha mendistribusikannya secara adil dan proporsional berdasarkan kualifikasi serta kebutuhan instansi.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan para honorer, khususnya mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi tanpa status jelas.
“Kami akan kawal ini. Kalau ada celah regulasi, kami dorong pemerintah untuk ambil langkah konkret. Ini bukan soal kasihan, tapi soal keadilan bagi mereka yang sudah lama mengabdi,” tegasnya.(*)
Editor : Suharnanto