JembranaExpress.Com – Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, angkat bicara terkait tuntutan Forum Swakelola Sampah Bali yang meminta Prabowo Subianto turun tangan dalam mengatasi darurat sampah di Pulau Dewata.
Pernyataan tersebut mencuat di tengah aksi masyarakat yang menyoroti persoalan sampah di Bali yang dinilai semakin mengkhawatirkan. De Gadjah menegaskan, persoalan sampah bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut citra Bali secara keseluruhan.
Baca Juga: Warga dan TNI Turun Tangan Bersihkan 2,5 Ton Sampah di Gilimanuk
“Ini bukan cuma soal sampah. Ini soal wajah Bali. Kemarin masyarakat turun ke jalan karena sistem tidak bekerja. Saya lihat langsung apa yang terjadi, masyarakat resah. Sampah menumpuk. Sistem tidak jalan. Bahkan sampai ada yang minta Presiden turun tangan,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Ia mempertanyakan apakah persoalan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau justru dapat diselesaikan di tingkat daerah.
“Pertanyaan saya sederhana: ini masalah pusat atau masalah yang harusnya bisa diselesaikan di Bali? Aturan pengelolaan sampah itu bukan baru. Sudah ada sejak 2008. Bahkan praktik lama seperti open dumping sudah dilarang sejak dulu. Jadi ini bukan soal aturan belum ada, tapi soal dijalankan atau tidak,” imbuhnya.
Baca Juga: Pasca Kenaikan Harga BBM, Polisi Pantau SPBU di Melaya: Stok Aman, Situasi Kondusif
Menurutnya, ketidakmampuan menyelesaikan persoalan mendasar seperti sampah akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kalau sampah saja tidak selesai, kita mau bicara apa lagi?” tegasnya.
De Gadjah juga menekankan bahwa tanggung jawab utama pengelolaan sampah berada di pemerintah daerah, sehingga tidak seharusnya seluruh persoalan dibebankan kepada pemerintah pusat.
“Ada tanggung jawab daerah yang harus berani diselesaikan. Jangan apa-apa tanggung jawab presiden dan minta presiden yang mengurus,” ujarnya.
Baca Juga: Keluar Bali Makin Ketat, Polisi Sisir Penumpang dan Barang di Gilimanuk
Selain itu, ia menilai adanya nuansa politis dalam tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah pihak. Ia mengingatkan agar pernyataan yang muncul tidak memperkeruh situasi dan justru merugikan masyarakat.
“Ini sangat berbau politis, apalagi yang berbicara merupakan oknum dari salah satu kader partai yang berkuasa di Bali. Hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, karena bisa berdampak luas kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, Bali memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan sampah secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada intervensi pemerintah pusat.
“Bali ini besar, Bali ini kuat. Jangan sampai hal mendasar seperti sampah justru merusak wajah Bali sendiri. Kita butuh solusi, bukan saling lempar tanggung jawab. Kerja, no drama,” pungkasnya.***
Editor : I Gde Riantory Warmadewa