JEMBRANAEXPRESS.COM– Penertiban puluhan usaha ilegal di Pantai Balangan dan Melasti Badung hingga kini belum dilakukan, meski pelanggarannya telah dipastikan.
Pemerintah Kabupaten Badung masih menunggu waktu yang dianggap tepat sebelum melakukan pembongkaran.
Berdasarkan data Dinas PUPR Badung yang diungkap dalam rapat DPRD beberapa waktu lalu, terdapat 21 bangunan usaha melanggar di Pantai Balangan dan 8 usaha ilegal di Pantai Melasti.
Seluruh pemilik bangunan sudah diberikan Surat Peringatan (SP) II, menandakan proses penegakan aturan sudah berjalan.
Kasus ini disebut mirip dengan pelanggaran yang terjadi di Pantai Bingin, di mana usaha didirikan di atas lahan milik pemerintah daerah dan berada di sempadan pantai.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa penataan kawasan pantai tetap menjadi komitmen pemerintah. Namun, ia menegaskan pembongkaran tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
“Pantai Balangan, Pantai Bingin itu akan kami tata, tapi tunggu dulu, sabar dulu,” ujar Arnawa, Minggu (5/10/2025).
Ia menyampaikan, pemerintah sudah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar untuk penataan kawasan usai penertiban usaha ilegal.
Arnawa menegaskan bahwa pembongkaran akan dilakukan bertahap setelah penyiapan masterplan penataan kawasan pantai yang sedang disusun dalam perubahan APBD 2025.
“Kami sedang siapkan masterplan. Begitu selesai, kami akan bergerak. Masyarakat juga sudah kami minta bersabar. Perlahan akan dilakukan pembongkaran bangunan-bangunan tersebut,” jelasnya.
Saat disinggung soal perkembangan penataan di Pantai Bingin, yang kini sebagian besar bangunannya sudah dibongkar, Arnawa kembali meminta waktu.
“Nanti dong, kami masih membuat masterplan dulu. Jadi masyarakat akan kami libatkan,” tegasnya.(*)
Editor : Suharnanto